Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 61 Tahun 2018,  tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
  3. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  penanaman  modal  dan pelayanan perizinan satu pintu;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Penyelenggaraan  fungsifungsi  pelaksana  urusan  pemerintahan  daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  6. Pembinaan penyelenggaraan fungsifungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Lembaga  kemudian  teruraikan  dalam  tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan struktural yang ada sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas  pokok  Sekretariat  adalah  melaksanakan  sebagian  tugas  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Dengan fungsi sebagai berikut :

  1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan;
  4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. Pengelolaan administrasi aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Pengelolaan urusan rumah tangga;
  7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan;
  8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang;
  9. Pengelolaan kearsipan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  11. Pelaksanaan koordinasi  pembinaan  dan  penyelenggaraan  penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  12. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
  13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
  2. Melaksanakan administrasi  Kepegawaian,  pembinaan,  peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
  3. Melaksanakan urusan   administrasi   umum,   rumah   tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
  4. Menyusun  rencana  dan  melaksanakan  keindahan,  kebersihan  dan keamanan kantor;
  5. Melaksanakan  kegiatan  pengawasan  melekat  dalam  lingkup  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan kepustakaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM) dan Standar Operasional Prosedur;
  8. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugastugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

1.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penatausahaan  keuangan,  meliputi  pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  2. Melaksanakan  pengurusan  gaji  pegawai  dan  pembayaran  hakhak keuangan lainnya;
  3. Menyusun,  melaksanakan  dan  mempertanggungjawaban  anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barangbarang inventaris kantor;
  5. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.3 Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
  2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Perizinan dan penanaman modal;
  3. Melaksanakan  koordinasi  perencanaan program,  kegiatan  dan anggaran bidang Perizinan dan penanaman modal;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
  5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perizinan dan penanaman modal;
  6. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
  7. Melaksanakan  supervisi,  pelaporan,  evaluasi  dan  monitoring pelaksanaan tugas; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal
Bidang  Perencanaan,  Pengembangan,  Kerjasama  dan  Promosi  Penanaman Modal  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  tugas  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal, dengan fungsi :

  1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup  daerah  berdasarkan  sektor usaha maupun wilayah.
  2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan dan /atau deregulasi penanaman modal lingkup daerah.
  3. Pengembangan  potensi  dan  peluang  penanaman  modal  lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
  4. Penyusunan     dan     pengembangan    kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
  5. Perencanaan  kegiatan  promosi  penanaman  modal  di  dalam dan luar negeri.
  6. Penyusunan  bahan,  sarana  dan  prasarana promosi penanaman modal, dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  8. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Seksi  Perencanaan  dan  Pengembangan  Iklim  Penanaman  Modal mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Pengkajian, pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana  umum, rencana  strategis dan  rencana pengembangan  penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
  2. Melaksanakan Pengkajian,  pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana  umum, rencana  strategis dan  rencana pengembangan  penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
  3. Melaksanakan Pengkajian,  pengumpulan data, analisis dan penyusunan  kebijakan dan /atau deregulasi penanaman  modal lingkup  daerah berdasarkan sektor usaha.
    Melaksanakan Pengkajian,  pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan dan /atau deregulasi penanaman  modal lingkup  daerah berdasarkan wilayah.
  4. Melaksanakan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal.
  5. Menyusun profil penanaman modal dan profil investasi kemitraan, dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal.

2.2 Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal
Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pengumpulan data dan  analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
  2. Melaksanakan kerjasama dan  fasilitasii  terhadap  pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi
  3. Melaksanakan  pengumpulan data,  analisis dan  penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman  modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
  4. Melaksanakan  pengumpulan  data,  analisis dan  penyusunan kebijakan/strategi  promosi penanaman  modal berdasarkan wilayah.
  5. Melaksanakan  perencanaan  promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
  6. Melaksanakan  promosi penanaman  modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
  7. Melaksanakan  penyiapan  bahan/sarana  dan prasarana promosi penanaman modal.
  8. Melaksanakan publikasi  dan  distribusi bahanbahan  promosi penanaman modal.
  9. Melaksanakan kegiatam promosi penanaman modal didalam dan luar negeri; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal.

3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan dan administrasi Perizinan dengan fungsi :

  1. Pelaksanaan, perencanaan,   pengolahan,   pemeriksaan,   verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, pelaporan, administrasi pelayanan, penerbitan perizinan
  2. Pelaksanaan,   perencanaan,   pengolahan,   pemeriksaan,   verifikasi, identifikasi,   koordinasi, validasi, evaluasi, pelaporan, administrasi pelayanan, penerbitan perizinan  non berusaha.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.1 Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha
Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan penyelenggaraan  pelayanan perizinan berusaha;
  2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang meliputi pemeriksanaan dan identifikasi, pengolahan, verifikasi dan validasi dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan berusaha;
  3. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha
  4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan    pelayanan perizinan berusaha;
  5. Membuat  konsep  penyelenggaraan  pelayanan perizinan berusaha yang cepat, efektif dan efisien;
  6. Menyusun     dan     mengevaluasi     laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
  7. Melaksanakan   administrasi       pelayanan       penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

3.2 Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha
Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Merencanakan    penyelenggaraan      pelayanan  perizinan  non berusaha;
  2. Melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  berusaha yang  meliputi pemeriksanaan  dan  identifikasi,  pengolahan, verifikasi dan validasi dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan non berusaha;
  3. Menerbitkan dokumen perizinan non berusaha
  4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha;
  5. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha yang cepat, efektif dan efisien;
  6. Menyusun  dan  mengevaluasi  laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha;
  7. Melaksanakan administrasi  pelayanan  penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

4. Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi
Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Kebijakan dan Pelaporan layanan Dengan fungsi :

  1. Pelaksanaan verifikasi/validasi  dan  pengolahan  data  perizinan  dan penanaman modal.
  2. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan penanaman modal.
  3. Pembangunan,  pengembangan  dan   pengelolaan  serta  pemeliharaan sistem informasi penanaman modal.
  4. Pengelolaan  kearsipan  perizinan  dan  penanaman  modal  baik  secara elektronik maupun non elektronik;
  5. Perumusan  dan  pelaksanaan   kebijakan   dalam   penyelenggaraan perizinan  dan penanaman modal.
  6. Pelaksanaan   monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan   kebijaka penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    Seksi Sistem Informasi

4.1 Seksi Sistem Informasi
Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
  2. Melaksanakan  pemeliharaan  sistem informasi penanaman modal.
  3. Melaksanakan    verifikasi dan validasi    data perizinan    dan penanaman modal.
  4. Melaksanakan  pengolahan data perizinan  dan penanaman modal.
  5. Mengelola  arsip  perizinan   dan  penanaman  modal  baik  secara elektronik maupun non elektronik.
  6. Membangun,    menyediakan,    mengembangkan    sarana    dan prasarana  infrastruktur  jaringan  sistem  teknologi informasi  dan dukungan  administrasi  serta  peningkatkan layanan perizinan dan penanaman modal.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  Pengolahan Data dan Sistem Informasi

4.2 Seksi Kebijkan dan Pelaporan Layanan
Seksi Kebijkan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menganalisa perkembangan data perizinan dan penanaman modal.
  2. Melaksanakan evaluasi data perizinan  dan  penanaman modal.
  3. Menyiapkan bahan dan membuat konsep   rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
  4. Menyusun  laporan  kebijakan  dan  harmonisasi  peraturan terkait perizinan  dan penanaman modal.
  5. Menerima, menganalisis  dan menyusun bahan  pertimbangan kebijakan terkait  pemberian insentif  dan  pemberian  kemudahan berusaha  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan
  6. Menyiapkan,  merencanakan menyusun, dan mengevaluasi data dan    bahan    pelaporan    yang    meliputi;  pengembangan, pengendalian,  mutu  layanan,  standar layanan  (SOP,  SP,  SPM  dan MP), serta  Inovasi  layanan perizinan dan penanaman modal.
  7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan
  8. Melaksanakan tugas   lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Bidang Pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian  tugas  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dalam bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta penanganan pengaduan pelayanan perizinan. Dengan fungsi :

  1. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
  2. Pelaksanaan  pembinaan  dan  fasilitasi  penyelesaian  permasalahan penanaman modal.
  3. Pelaksanaan  pengawasan  kepatuhan  dan  kewajiban  perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangundangan.
  4. Perencanaan, perumusan,   dan  pelaksanaan  kebijakan  penanganan pengaduan, advokasi layanan  dan  informasi pelayanan  perizinan dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman
    Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5.1 Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Seksi  Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman  Modal  mempunyai  tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pemantauan     pelaksanaan     penanaman     modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
  2. Melaksanakan  pemantauan  realisasi  penanaman  modal  melalui Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal  berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
  3. Melaksanakan     pembinaan     pelaksanaan     penanaman     modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
    Melaksanakan   fasilitasi   penyelesaian   permasalahan  penanaman modal lingkup daerah.
  4. Melaksanakan   pengawasan   atas   kepatuhan   perusahaan  sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  5. Melaksanakan   pengawasan   atas   kewajiban   perusahaan  sesuai ketentuan  kegiatan  usaha dan  peraturan perundangundangan
  6. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang pengendalian dan pengawasan.

5.2 Seksi Penangan Pengaduan Pelayanan Perizinan
Seksi Penangan Pengaduan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan perizinan
  2. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi  layanan  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
  3. Merencanakan dan mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi,    dan konsultasi    layanan    dalam    penyelenggaraan pelayanan perizinan.
  4. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi,  dan  konsultasi  layanan  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
  5. Memberikan  dan  memfasilitasi  layanan  pengaduan, infomasi,  dan konsultasi  layanan  dalam penyelenggaraan perizinan.
  6. Merumuskan  dan  menganalisis  data  permasalahan   penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
  7. Memonitoring  dan  mengevaluasi  data  penanganan  pengaduan, informasi¸  dan  konsultasi  layanan  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
  8. Mengkoordinasikan    penanganan    pengaduan,      informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
  9. Membuat    konsep   penanganan   pengaduan   dan  tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan.
  10. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan  penyelenggaraan  pelayanan perizinan.
  11. Mengkaji  dan  mengolah  (simplifikasi,  sinkronisasi)  bahanbahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan  advokasi (termasuk untuk  memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan  sesuai  ketentuan peraturan
  12. Mengumpulkan, menganalisa bahan, merencanakan kebijakan dan harmonisasi  serta  advokasi layanan  terkait  dengan  pelayanan perizinan dan advokasi  penyelesaian  sengketa pelayanan
  13. Mengkoordinasikan dan evaluasi kebijakan    serta    harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan advokasi dalam penyelesaian  sengketa  pelayanan perizinan.
  14. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.