Pembangunan Penanaman Modal

pembangunan penanaman pemodalan

Urusan penanaman modal di kabupaten jmbang dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu berdasarkan perda nomor 8 tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaaten jombang. Perubahan struktur organisasi tersebut berimplikasi pada perubahan RPJMD kabupaten jombang taun 2014-2018 yang telah ditetapkan oleh perda nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan atas perda nomor 10 tahun 2014 tentang RPJMD  tahun 2014-2018. Sebelumnya tahun 2016 urusan penanaman modal dilaksanakan oleh kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah (KPMPPD) sedangkan perijinan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan.

A. Arah Kebijakan

Pembangunan penanaman modal di Kabupaten Jombang dilaksanakan dalam rangka menjalankan misi ke-5 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih” dengan tujuan “Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional” di Tetapkan sasaran terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan indikator persentase layanan publik dengan nilai survei kepuasan masyarakat minimal baik (70-85). Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan arah kebijakan meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dengan strategi penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik perizinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan serta peningkatan tertib administrasi pelayanan perizinan pengawasan perizinan dan penyelesaian pengaduan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa persentase layanan publik dengan nilai survei kepuasan masyarakat minimal baik 2014-2017 rata-rata meningkat 0,78% pertahun koma capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 sebesar 83,24% perkembangan realisasi kinerja sebagai berikut
Perkembangan nilai survei kepuasan masyarakat pelayanan publik bidang perizinan tahun 2014-2017

Guna mencapai kinerja persentase layanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat minimal baik tersebut didukung anggaran selama tahun 2014-2016 sampai 2017 sebesar Rp 7.075.659.771 dilaksanakan oleh badan pelayanan perizinan 2014-2016 dan kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah 2014-2016 sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp melalui program:

1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan atau menarik minat calon investor dalam rangka melakukan kegiatan investasi di daerah melalui berbagai bentuk media promosi dan diharapkan akan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada investor maupun calon investor dalam rangka berinvestasi di daerah. Up-dating dan validitas data peluang investasi serta informasi penting lainnya tentang penanaman modal di daerah sangat dibutuhkan dan akan sangat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi
Capaian kinerja program berupa jumlah investor PMA/PMDN yang masuk selama tahun 2014-2017 meningkat 4,97% pertahun dengan capaian realisasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 23 investor dengan capaian kinerja 82,4% dari target akhir RPJMD sebanyak 28 investor. Perkembangan realisasi jumlah investor yang masuk sebanyak 20 investor pada tahun 2014, 22 investor pada tahun 2015, 24 investor pada tahun 2016 dan 23 investor terbaru tahun 2017.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal melalui penyusunan arah kebijakan pembangunan di bidang investasi, peningkatan dan pemetaan investasi serta yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Capaian kinerja nilai realisasi investasi (PMDN dan PMA) selama kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan 9,5% per tahun dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2017 sebanyak Rp 3.739.771.496.890 dengan capaian 97,62% dari target akhir RJMD sebesar 383.100.000.000 perkembangan realisasi investasi sebagai berikut:

—–

Perkembangan investasi tahun 2014-2017

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana Dan Prasarana Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan investasi melalui pembuatan peralatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi investasi antara lain kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang juga memiliki kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dalam menjalankan kewenangan senantiasa melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kemudahan persyaratan percepatan waktu layanan dan peningkatan transparansi biaya dan prosedur eayanan perijinan. Realisasi capaian indicator kinerja program berupa persentase informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat diakses sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 89.98% atau tercapai 105.82% dari tarjet akhir TPJMD sebesar 85%.

5. Program validasi dokumen perizinan

Program ini untuk memberikan pelayanan perizinan melalui pelaksanaan konfirmasi dan verifikasi dokumen perizinan dengan indikator kinerja program berupa persentase validasi dokumen perizinan dengan target kinerja pada akhir rpjmd sebesar 85% dapat terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 83,9% atau tercapai 97,76% dari target

6. Program peningkatan mutu pelayanan perizinan
Capaian indikator kinerja program peningkatan mutu pelayanan perizinan adalah persentase penerbitan izin sesuai dengan standar dengan target kinerja akhir rpjmd 75% dapat terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 43,02% atau tercapai 57,36% karena penerbitan rekomendasi dari OPEC teknis membutuhkan waktu yang lama disebabkan kurangnya SDM yang menangani rekomendasi
7. Program penanganan pengaduan perizinan dan penanaman modal
Capaian indikator kinerja program persentase pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang ditangani dengan target kinerja akhir rpjmd sebesar 80% dapat terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% atau tercapai 125% dari target
8. Program pengendalian dan pengawasan perizinan
Capaian indikator kinerja program berupa persentase perizinan yang terawasi pada akhir rpjmd di targetkan 80% dapat terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% atau tercapai 125% dari target
9. Program pelayanan perizinan penanaman modal
Capaian indikator kinerja program persentase perizinan penanaman modal yang terlayani melalui ptsp dengan target kinerja akhir rpjmd sebesar 70% dapat terealisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 60,87% atau tercapai 86,96% dari target. Didukung kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal.

c. Permasalahan dan solusi
Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul yaitu

  • Kurang terasa tersosialisasinya peraturan di bidang perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal
  • Penerbitan izin membutuhkan rekomendasi teknis dari opt teknis terkait yang masih berada di OVJ teknis dan membutuhkan waktu yang lama sehingga penerbitan izin melebihi standar SOP waktu yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya koordinasi dan konsultasi intensif dengan APD dan terbatasnya jumlah dan kapabilitas personil dari OPD teknisi untuk pelayanan perizinan
  • Masih adanya kondisi objek yang tidak sesuai dengan surat rekomendasi
  • Adanya beberapa jenis yang penandatanganannya oleh Kepala OPD teknis dan perizinan hanya sebagai administrasi saja sehingga batas waktu melalui SOP yang ditentukan
  • Solusi permasalahan terhadap beberapa permasalahan tersebut adalah:
  • Perlu meningkatkan sosialisasi peraturan di bidang perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal baik melalui pertemuan maupun melalui media elektronik
  • Penguatan kelembagaan organisasi dan komitmen SOP
  • Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di internal maupun APBD teknis terkait sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur.
  • Perlunya sop yang mengikat opd teknis
  • Pembentukan tim teknis dengan keputusan Bupati yang berwenang memberikan rekomendasi
    Keberhasilan
    Walaupun dalam pelaksanaan urusan penanaman modal masih terdapat beberapa permasalahan namun juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan antara lain penghargaan investment Award 2015 terbaik kedua bidang pelayanan penanaman modal oleh gubernur provinsi Jawa Timur

d. Keberhasilan
Walaupun dalam pelaksanaan urusan penanaman modal masih terdapat beberapa permasalahan namun juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan antara lain penghargaan investment Award 2015 terbaik kedua bidang pelayanan penanaman modal oleh gubernur provinsi Jawa Timur